Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. Foto: Chasbi/jk

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menekankan, anggaran fungsi pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 antara TNI dan Polri harus disamakan. Pihaknya berharap tidak ada perbedaan besaran anggaran di antara kedua institusi yang akan mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini. Pihaknya optimis, TNI akan bekerjasama dengan Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kami harap agar indeksnya tidak berbeda jauh, atau bisa disamakan. Sehingga uang makannya akan bertambah, karena mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni mendukung pengamanan Pemilu 2019,” jelas Satya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam IV/Diponegoro beserta jajaran dan Pejabat Mabes TNI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/2/2019).

Legislator Partai Golkar itu menilai Kodam IV/Diponegoro telah konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pengamanan Pemilu 2019, karena tusi pengamanan Pemilu itu sama dengan operasi militer selain perang. Ia berharap TNI dapat mendukung pengamanan Pemilu dengan baik. Komisi I DPR RI pun yakin, TNI dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019 mendatang.

Terkait pertemuan Komisi I DPR RI dengan mitra kerjanya, khususnya TNI, yang diintepretasikan TNI menjadi tidak netral, Satya meminta hal itu jangan menjadi penghambat menjelang Pemilu ini. “Kami menjalankan tugas sebagai Komisi I DPR yang harus berdekatan dengan semua mitra kerjanya. Tapi saya ingatkan juga ke Pangdam, apabila akan beinteraksi bisa diterima secara resmi, tanpa ada kecurigaan,” tutupnya. (cas/sf)